KARAWANG, TAKtik – Data dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) hingga triwulan II pada tahun anggaran 2026 bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang baru merealisasikan anggaran belanjanya 16,44 persen atau Rp 82,5 milyar dari yang dikelolanya sebesar Rp 502,1 milyar.
Alasan Kepala DPUPR Rusman Kusnadi memang klasik. Yaitu karena pekerjaan yang dikelolanya baru masuk ke proses lelang. Kalau pun ada yang sudah lelang, katanya, pihak pemenang tender belum selesai melaksanakan pekerjaannya.
“Yang lainnya lagi proses lelang. Yang sudah lelang belum pada selesai, jadi belum pada nyairin,” jelas Rusman singkat saat dikonfirmasi TAKtik via WhatsApp, Selasa sore, 21 Juli 2026.
OPD lain yang data realisasi belanjanya masih kecil di periode yang sama adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Yakni, 11,44 persen atau baru terserap Rp 47,9 milyar dari Rp 419,5 milyar.
Menurut Kepala DPRKP Asep Hazar, hal itu dipengaruhi oleh harga material yang mengalami kenaikan, sehingga RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek yang dikelolanya sering diubah untuk disesuaikan. Ia menyontohkan seperti harga besi sampai batching plant.
“Sejak Februari 2026 harga BBM (Pertalite) naik, ini cukup berpengaruh ke harga material. Terpaksa kami review lagi HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Kenaikan harga material berulang kali hingga di awal Juli kemarin. Insya Allah problem ini bisa kami selesaikan dan di akhir tahun anggaran semua terserap,” ujar Asep.
Dinas Sosial juga masih kecil di angka 23,10 persen atau Rp 7,6 milyar dari Rp 33,1 milyar. Belum ada penjelasan terkait kendalanya. Berbeda dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang telah menghabiskan belanjanya 42,49 persen atau Rp 10,6 milyar dari Rp 25,1 milyar. (tik)