KARAWANG, TAKtik – Untuk tahun anggaran 2027 Bupati Aep Syaepuloh belum berani memproyeksikan angka nominal pendapatan daerah dari pemerintah pusat (APBN) atau TKD (Transfer ke Daerah) dalam KUA-PPAS 2027.
“Sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan informasi terkait besaran transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027. Kita semua berharap agar TKD yang menjadi sumber fiskal terbesar dapat membantu permasalahan defisit pada RAPBD 2027,” kata Bupati Aep.
Ia mengemukakan hal itu di hadapan rapat paripurna DPRD Karawang yang di antara agendanya persetujuan Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2027, Senin petang, 24 Agustus 2026.
Angka defisit yang masih muncul hingga disepakatinya KUA-PPAS 2027 tersebut, sebut Bupati Aep, sebesar Rp 657,3 milyar. “Makanya kita nunggu (kepastian) TKD. Apakah akan kembali atau disesuaikan dengan di perubahan (APBD) 2026 sehingga bisa menutup defisit. Daerah lain juga sama, seperti itu,” tandasnya saat ditanya TAKtik usai paripurna ditutup.
Dari beberapa poin sarannya, Banggar (Badan Anggaran) DPRD Karawang yang dibacakan Dian Fahrud Jaman, di antaranya meminta pemerintah daerah agar menyusun proyeksi pendapatan dan belanja 2027 secara realistis, rasional dan berbasis potensi riil guna mengurangi defisit.
Proyeksi anggaran pendapatan daerah untuk tahun depan itu, Pemkab Karawang menargetkan Rp 5,2 triliun. Angka ini sama dengan koreksi target di rencana anggaran perubahan 2026 yang berimbas kepada diturunkannya belanja daerah sebesar Rp 9,9 milyar atau 0,17 persen.
Sementara proyeksi anggaran belanja daerah 2027 dialokasikan Rp 5,8 triliun. Karena belum ada keseimbangan proyeksi pendapatan dengan belanja, termasuk pembiayaan netto yang diproyeksikan Rp 31,5 milyar, maka defisit masih muncul di angka Rp 657,3 milyar.
Sedangkan di tengah menunggu kepastian TKD, pemerintah pusat bersama DPR RI telah sepakat tidak akan melakukan Perubahan APBN 2026, meskipun realisasi penerimaan Negara masih di bawah target.
Hal ini sempat dikutif Bupati Aep kala menyampaikan rancangan awal Perubahan KUA-PPAS 2026 pada 14 Agustus 2026. (tik)