• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Dampak Kekeringan, Produksi Gabah Karawang Tertunda Hingga Sekitar 18 Ribu Ton? Apa Langkah Pemerintah?

Redaksi Taktik by Redaksi Taktik
September 1, 2026
in Ekonomi
0
Dampak Kekeringan, Produksi Gabah Karawang Tertunda Hingga Sekitar 18 Ribu Ton? Apa Langkah Pemerintah?

KARAWANG, TAKtik – Dari 3.000 hektar sawah yang kekeringan di musim kemarau kali ini, produksi gabah di Kabupaten Karawang yang tertunda sekitar 18.000 ton dengan perhitungan per hektar menghasilkan 6 ton.

Itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Karawang Rohman kepada TAKtik, Selasa sore, 1 September 2026. Data 3.000 hektar yang tidak teraliri air tersebut sempat dikemukalan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat turun ka daerah lumbung padi ini, Senin, 31 Agustus 2026.

Dan berdasarkan hasil monitoring DPKPP Kabupaten Karawang periode 15–31 Agustus 2026, terdapat 7 kecamatan yang teridentifikasi mengalami dampak kekeringan. Yaitu Kecamatan Telagasari, Pangkalan, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Telukjambe Barat, Rawamerta dan Klari. Total pertanaman yang terdata sekitar 2.054 hektar.

Dari luasan tersebut, jelas Kepala Bidang Sarana DKPP Mahmud, 180 hektar telah terdampak kekeringan. Terdiri dari 70 hektar kategori ringan 75 hektar kategori sedang, 18 hektar kategori berat dan 17 hektar kategori puso. Selain itu, sambung Mahmud, terdapat 1.295 hektar masih dalam kondisi terancam kekeringan dan terus menjadi prioritas pemantauan serta penanganan.

Kondisi di lapangan, ungkap Mahmud, umumnya disebabkan oleh debit air yang kecil, pendangkalan saluran tersier dan sekunder, serta kondisi jaringan saluran yang menyebabkan air tidak dapat mengalir secara optimal ke areal pertanaman.
Dampaknya bervariasi, mulai dari kondisi tanaman yang mengalami kekurangan air hingga terdapat 17 hektar yang masuk kategori puso.

Upaya Pemkab Karawang melalui DPKPP dalam menghadapi kondisi alam ini, sebut Mahmud, melakukan langkah mitigasi, antara lain normalisasi, pengerukan dan pembersihan saluran yang mengalami pendangkalan. Selain itu, pompanisasi pada lokasi yang masih memiliki sumber air, menggunakan pompa yang tersedia.

Optimalisasi sumber air untuk memenuhi kebutuhan pertanaman, perbaikan jaringan atau saluran yang mengalami kerusakan, pengaturan dan pendistribusian air secara bergilir bersama petani serta monitoring dan pemutakhiran data secara berkala untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan,” beber Mahmud.

Sedangkan dari Mentan memberikan bantuan 63 unit pompa air yang katanya sudah disalurkan kepada para kelompok tani. Bantuan lainnya berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) mencakup alat panen hingga traktor.

Mentan optimistis produktivitas padi di Karawang masih dapat ditingkat­kan. Mengenai kondisi kekeringan yang kembali terjadi, diyakininya, tidak akan mengganggu produksi secara signifikan.

Menanggapi prolem klasik ini, anggota DPRD Jawa Barat Budiwanto dari dapil Karawang-Purwakarta mengingatkan pemerintah bahwa sebaiknya harus ada audit dan pemetaan jaringan irigasi secara menyeluruh, terutama titik-titik yang selama ini menjadi langganan kekeringan.

“Pemerintah juga harus mengubah pendekatan pengelolaan air. Air pada musim hujan tidak boleh hanya dipandang sebagai ancaman banjir, tetapi juga sebagai sumber cadangan untuk menghadapi musim kemarau,” seru Budiwanto. (ktr/tik)

Previous Post

Kalau Karawang Ingin Pertahankan Lumbung Pangan, Solusi Problem Klasik Pengairan Harus Jadi Prioritas!

Next Post

Setelah 3 Bulan Lebih Hasil Pemeriksaan BPK, Praktisi Hukum Askun Berharap Ada Sanksi Administrasi dan Proses Hukum. Ada Apa (Sebenarnya)?

Redaksi Taktik

Redaksi Taktik

Next Post
Setelah 3 Bulan Lebih Hasil Pemeriksaan BPK, Praktisi Hukum Askun Berharap Ada Sanksi Administrasi dan Proses Hukum. Ada Apa (Sebenarnya)?

Setelah 3 Bulan Lebih Hasil Pemeriksaan BPK, Praktisi Hukum Askun Berharap Ada Sanksi Administrasi dan Proses Hukum. Ada Apa (Sebenarnya)?

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Catatan Asep Toha : Kemendagri Larang Pemprov Jabar Ngutang? Bagaimana Nasib Defisit Rp 3,4 Triliun?

Catatan Asep Toha : Kemendagri Larang Pemprov Jabar Ngutang? Bagaimana Nasib Defisit Rp 3,4 Triliun?

Oktober 19, 2026
Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Oktober 15, 2026
Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Oktober 7, 2026
Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Oktober 6, 2026

Recent News

Catatan Asep Toha : Kemendagri Larang Pemprov Jabar Ngutang? Bagaimana Nasib Defisit Rp 3,4 Triliun?

Catatan Asep Toha : Kemendagri Larang Pemprov Jabar Ngutang? Bagaimana Nasib Defisit Rp 3,4 Triliun?

Oktober 19, 2026
Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Oktober 15, 2026
Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Oktober 7, 2026
Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Oktober 6, 2026

Follow Us

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik