KARAWANG, TAKtik – Di antara solusi menyelesaikan problem klasik kekeringan di musim kemarau bagi area pertanian teknis, anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat H. Jenal Aripin menginisiasi pokir-nya untuk menormalisasi saluran air tersier.
Pilot project atau proyek percontohan atas inisiasinya ini, Jenal mengalokasikan pokir-nya tersebut di dua desa di Kabupaten Karawang. Yakni, perbaikan saluran tersier di wilayah Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe Barat dan di wilayah Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru.
Dari satu titik proyek normalisasi itu, ia mengalokasikan anggaran Rp 200 juta. Anggaran sebesar ini, katanya, bisa memperbaiki saluran air tersier sepanjang 4,5 kilometer. Sehingga problem petani yang sawahnya kekeringan akibat saluran tersier mengalami pendangkalan dapat terselesaikan.
“Kenapa saya yakin alokasi anggaran hanya Rp 200 juta bisa menormalisasi saluran air tersier sepanjang 4,5 kilometer, ini karena saya pakai konsep padat karya. Melibatkan warga setempat per hari 55 orang dengan upah Rp 150 ribu setiap orang. Waktu bekerjanya dari jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB,” ungkap Jenal, Senin pagi (7/9/2026).
Tujuan utama menyediakan pokir padat karya, sambung Jenal, sasarannya adalah ekonomi dan pangan bagi masyarakat. Diakuinya, selama ini mayoritas program kerja (pemerintah) cenderung lebih ke pangan. Sementara banyak sekali jejaring atau infrastruktur yang semestinya tidak harus menggunakan konstruksi.
“Kita lihat hampir 99 persen APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi maupun APBN cenderung ke konstruksi. Sehingga peluang uang masuk ke tenaga kerja cenderung sedikit atau hanya sisa-sisanya saja. Padahal kita tahu, kondisi ekonomi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja,” kata Jenal.
Hitungan dia pun, jika normalisasi saluran air tersier menggunakan konstruksi hanya bisa diselesaikan sepanjang 100-200 meter dari pagu anggaran Rp 200 juta. Sedangkan laju air tidak berhenti yang diturap doang, tapi sampai ke hilir. Artinya, ketika terjadi pendangkalan akibat sedimentasi, tandas Jenal, air tetap tidak lancar,
“Tersier memang tanggungjawab pemkab. Namun sekarang ada Perpres baru yang memberikan ruang kepada pemprov boleh mengintervensi kewenangan itu. Sebaliknya, pemkab juga diperbolehkan mengintervensi kewenangan pemprov,” ujar Jenal tanpa menyebutkan nomor Perpres yang dimaksudkannya.
Faktanya, Jenal menyebut bukti, APBN sekarang banyak mengintervensi kewenangan daerah. “Contohnya, ada titik perbaikan Jalan Badami-Loji diintervensi APBN sebesar Rp 50 milyar walau usulannya dari kita,” tuturnya.(tik)