KARAWANG, TAKtik – Dibanding tahun 2025 di periode yang sama per 31 Agustus, realisasi pendapatan APBD Karawang tahun 2026 terdapat angka yang berubah.
Tahun kemarin membukukan angka 63,31 persen atau Rp 3,7 triliun dari target pendapatan Rp 5,8 triliun. Sekarang di angka Rp 3,3 triliun atau 63,20 persen dari target Rp 5,2 triliun.
Diturunkannya angka target pendapatan dari hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif, waktu itu, diamini Kepala BPKAD Eka Sanatha, adalah dengan asumsi potensi uang masuk ke kas daerah berkurang pada tahun anggaran 2026.
Salah satunya dari APBN (TKD atau Transfer ke Daerah) maupun DBH (Dana Bagi Hasil) dari Pemprov Jabar yang kurang salur. Hal ini juga sempat dikemukakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang Natala Sumedha.
Bahkan Natala sampai mengingatkan eksekutif di Pemkab Karawang agar lebih serius bekerja, jangan sampai pendapatan tidak naik tapi belanja tiap tahun terus meningkat. Katanya, harus dipikirkan skala prioritas pencapaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Adapun perbandingan realisasi belanja, berdasar data dari BPKAD pada periode yang sama per 31 Agustus, tahun 2025 dengan target APBD Rp 6,3 triliun, realisasinya Rp 3,1 triliun atau 49,33 persen, kala itu.
Sementara belanja di tahun 2026, sampai bulan kedua di triwulan ketiga, sudah 47,71 persen atau Rp 2,6 triliun dari target APBD 2026 sebesar Rp 5,5 triliun.
Angka terbesar yang menyedot anggaran terdapat di belanja operasi hingga 50,50 persen atau Rp 2,2 triliun dari alokasi Rp 4,4 triliun. Di belanja modal masih 23,29 persen atau Rp 141 milyaran dari yang dianggarkan sebesar Rp 605,7 milyar.
Sedangkan di antara pos penerimaan kas daerah (APBD), sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) hingga per 31 Agustus 2026 sudah terealisasi Rp 1,5 triliun atau 64,20 persen dari target yang dipatok Rp 2,4 triliun.
Adapun pendapatan dari transfer, BPKAD mencatat angka realisasi Rp 1,6 triliun atau 62,32 persen dari target Rp 2,6 triliun. Lain-lain PAD yang sah tercapai Rp 50,5 milyar atau 61,51 persen dari target Rp 82,2 milyar.
Kini, memasuki Perubahan APBD 2026, Bupati Aep Syaepuloh sempat mengemukakan bahwa target pendapatannya diturunkan Rp 116,7 milyar atau 2,17 persen dari APBD Murni 2026 yang dipatok di angka Rp 5,3 triliun. Sehingga kas daerah di Perubahan APBD tahun ini hanya diproyeksikan Rp 5,2 triliun.
Dikatakannya, ini implikasi dari penyesuaian TKD dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dampaknya, ungkap bupati, berimbas kepada rencana turunnya belanja daerah hingga Rp 9,9 milyar atau 0,17 persen. (tik)