KARAWANG, TAKtik – Di tengah sorotan publik terkait pengelolaan keuangan, realisasi belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang per 31 Agustus 2026 baru Rp 140,2 milyar atau 27,92 persen dari anggaran yang dikelolanya sebesar Rp 502,1 milyar.
Data tersebut tertuang dari rilis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang yang diterima TAKtik, Selasa siang, 8 September 2026. Hingga berita ini jelang tayang, belum ada penjelasan pihak terkait di DPUPR tersebut.
Sedangkan realisasi belanjanya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang sama-sama mengelola uang proyek infrastruktur dari APBD Karawang juga masih minim. Baru bisa membelanjakan Rp 101,6 milyar atau 24,23 persen dari alokasi yang diberikan Rp 419,5 milyar.
OPD lain seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) yang termasuk mengelola urusan wajib, lebih baik dibanding DPUPR dan DPRKP. Angka penyerapannya sudah 58,14 persen atau Rp 696,1 milyar dari Rp 1,1 triliun.
Di bawahnya tercatat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang realisasi penyerapan anggarannya ada di angka 46,29 persen atau Rp 16,6 milyar dari Rp 35,8 milyar. Bisa jadi karena di OPD ini mencatat pula anggaran dari APBD Provinsi maupun APBN seperti BOS (Biaya Operasional Sekolah).
Sebagai daerah lumbung padi, penyerapan di sektor pertanian yang dikelola Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) pun masih di bawah 50 persen. Data riilnya baru mampu belanja 41,14 persen atau Rp 35,2 milyar dari Rp 85,7 milyar.
Yang justru paling tinggi, berada di posisi pertama yang berhasil menggelontorkan uang belanjanya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). OPD ini punya tugas menyalurkan dana bantuan kepada parpol pemilik kursi di DPRD, Ormas maupun organisasi masyarakat lainnya.
Angka realisasi belanja Kesbangpol mencapai 82,91 persen atau Rp 12,6 milyar dari yang dikelolanya sebesar Rp 15,2 milyar. Di bawahnya terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). OPD yang mencatat dana petuntukan desa ini angka belanjanya 61,72 persen atau Rp 10,4 milyar dari Rp 16,8 milyar. (tik)
