• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Target Pendapatan di Perubahan APBD 2026 Diturunkan, Rencana Belanja Dinaikan. Angka Defisit Rp 161,6 Milyar?

Redaksi Taktik by Redaksi Taktik
September 11, 2026
in Ekonomi
0
Target Pendapatan di Perubahan APBD 2026 Diturunkan, Rencana Belanja Dinaikan. Angka Defisit Rp 161,6 Milyar?

KARAWANG, TAKtik – Di Rancangan Perubahan APBD 2026 target pendapatan diproyeksikan turun sebesar Rp 125,9 milyar dari APBD Murni tahun ini. Sedangkan rencana belanja daerah dinaikan Rp 15,4 milyar.

Hal itu dikemukakan Bupati Aep Syaepuloh saat menyampaikan nota pengantar Rencana Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Karawang yang digelar Kamis petang, 11 September 2026.

Proyeksi yang diturunkan termasuk pembiayaan netto hingga Rp 20,3 milyar. Dengan ditambahnya belanja, setelah Perubahan KUA-PPAS 2026 dan kini masuk ke Perubahan RAPBD 2026, angka defisit masih cukup besar. Yaitu, di angka Rp 161,6 milyar.

“Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Karawang terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun pada saat yang sama, kita juga melakukan penyesuaian terhadap pendapatan transfer berdasarkan perkembangan kebijakan dan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar,” ujar bupati.

Mengenai Rancangan APBD Murni 2027, proyeksi anggaran pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 5,2 triliun. Adapun proyeksi anggaran belanja daerahnya, kata bupati, dialokasikan Rp 5,8 triliun. Dan di pembiayaan netto diproyeksikan minus Rp 31,5 milyar.

“Sehingga dari proyeksi target pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan netto, defisit di Rancangan Perubahan APBD 2027 mengalami defisit minus Rp 657,3 milyar,” beber bupati yang menyadari pula bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.

Kondisi ini, menurutnya, harus ada langkah untuk melakukan reformasi pengelolaan belanja daerah yang lebih berorientasi pada kinerja dan hasil pembangunan.

Artinya, tandas bupati, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan, tapi seberapa besar mampu menghasilkan perubahan dan manfaat bagi masyarakat. (tik)

Previous Post

Paripurna DPRD Karawang Nyaris Gagal? Anggota Dewan yang Hadir Fisik Hanya 19 Orang. Ada Apa dengan Mereka?

Redaksi Taktik

Redaksi Taktik

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik