KARAWANG, TAKtik – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang memiliki anggaran Rp 781,7 miliar pada APBD Murni 2019, hingga triwulan ketiga baru merealisasikan belanja langsungnya Rp 300 miliar lebih atau 38,39 persen.
“Dari 10 besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Karawang yang ranking realisasi belanja langsungnya terbesar, Dinas PUPR masih di posisi ke sepuluh. Ini data per 5 September 2019,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hadis Herdiana, Minggu (8/9/2019).
Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), data di BPKAD baru terealisir Rp 90,2 miliar atau 49,52 persen dari anggaran yang dikelolanya sebesar Rp 182,2 miliar. Ini menempatkan Dinas PRKP pada posisi ke-6 dari 10 SKPD terbesar realisasi belanja publiknya.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai SKPD mesin pendapatan buat kas Pemkab Karawang malah berada di urutan ke-9 dengan kemampuannya merealisasikan belanja langsung. Yakni, Rp 45 miliar lebih dari anggarannya sebesar Rp 111 miliar atau baru bisa menyerap 40,33 persen.
Sementara SKPD penyerap belanja langsung tertinggi dicapai Sekretariat Daerah hingga 59,78 persen. Angka nominalnya Rp 67,8 miliar dari Rp 113,4 miliar. Disusul di urutan kedua oleh Dinas Pertanian sampai 56,20 persen atau Rp 29,9 miliar dari Rp 53,2 miliar.
Posisi ke-3 adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). SKPD di bawah komando Wawan Setiawan ini telah menggelontorkan anggaran belanja langsungnya Rp 24,6 miliar dari yang tersedia Rp 46,9 miliar.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang diamanahkan mengelola anggaran langsung cukup besar mencapai Rp 1,3 triliun, baru berhasil merealisasikan belanja di angka Rp 692,3 miliar atau 50,58 persen. Yang bergerak di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan juga baru bisa belanja 49,73 persen atau senilai Rp 242,8 miliar dari Rp 488,3 miliar.
Termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang masuk urutan ke-7, sudah membelanjakan Rp 13,6 miliar atau 48,82 persen dari Rp 27,8 miliar. Serta Sekretariat DPRD Karawang juga telah mencairkan pos belanja langsungnya Rp 24,2 miliar atau 46,40 persen dari posting ini yang dimilikinya sebesar Rp 52,1 miliar. (tik)
