• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Headline

Kepala DPMD Saefulloh : Yang Memilih Jenis dan Merek Kendaraan Operasional Desa Para Kades

Redaksi Taktik by Redaksi Taktik
Maret 13, 2025
in Headline
0
Kepala DPMD Saefulloh : Yang Memilih Jenis dan Merek Kendaraan Operasional Desa Para Kades

KARAWANG, TAKtik – Terkait rencana pembelian kendaraan operasional desa berupa sepeda motor, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Saefulloh tidak merasa mengarahkan ke merek tertentu.

“Saya tidak pernah mengarahkan harus membeli merek tertentu. Adapun munculnya nama Honda PCX, itu atas kesepakatan perwakilan para kepala desa dari IKD (Ikatan Kepala Desa) tiap kecamatan,” kata Saefulloh kepada TAKtik, Kamis (13/3/2025).

Perwakilan para kepala desa tersebut yang datang ke kantor DPMD pada tanggal 18 Februari 2025, sambung Saefulloh, membuat berita acara kesepakatan. Isinya antara lain seragam memilih Honda PCX (CBS) warna hitam untuk kendaraan operasional desa mereka.

“Saya mah tidak ikut campur. Itu semua keputusan mereka. Alasan lainnya, katanya PCX CBS punya kapasitas 160 cc (kapasitas realnya 156,9 cc). Nanti semua kendaraan roda dua peruntukan operasional desa, bukan motor buat kades ya, mereka juga wajib pakai stiker,” ujar Saefulloh tanpa menyebut pihak mana penyedia stiker yang dimaksudkannya.

Sedangkan sumber anggaran untuk pembelian kendaraan itu, Saefulloh kembali pertegas, dari Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD). “Makanya pelaksanaan pembeliannya diserahkan ke masing-masing desa dengan alokasi anggaran per unit Rp 35 juta,” tandasnya.

Jika harga OTR (On The Road) Honda PCX 160 CBS adalah Rp 33,37 juta, itu berarti masih ada selisih “hemat” sekitar Rp 1,6 juta per unit dari harga pagu. Belum lagi ada kemungkinan tambah hemat bila pembelian dilakukan secara serentak dengan jumlah mencapai 297 unit sesuai jumlah desa. Mungkinkah tidak ada diskon besar? (tik)

Previous Post

Pengadaan Kendaraan Operasional Desa Dibeli oleh Setiap Desa? Pilih Mereknya Diarahkan?

Next Post

Di Musim Hujan, Air Lindi di TPA Jalupang Naik? Warga Terdampak Tantang Pemkab Uji Sampling?

Redaksi Taktik

Redaksi Taktik

Next Post
Di Musim Hujan, Air Lindi di TPA Jalupang Naik? Warga Terdampak Tantang Pemkab Uji Sampling?

Di Musim Hujan, Air Lindi di TPA Jalupang Naik? Warga Terdampak Tantang Pemkab Uji Sampling?

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Oktober 15, 2026
Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Oktober 7, 2026
Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Oktober 6, 2026
APBD Perubahan 2026 : Angka Belanja Barang dan Jasa Ditambah Rp 38,7 Milyar. Bagaimana dengan Pendapatan?

APBD Perubahan 2026 : Angka Belanja Barang dan Jasa Ditambah Rp 38,7 Milyar. Bagaimana dengan Pendapatan?

Oktober 1, 2026

Recent News

Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Usai Direnovasi, Kantor BPN Karawang Terbakar. Kenapa? Robin : Apakah Peristiwa Ini Bisa Diterima Akal Sehat? Kita Tunggu!

Oktober 15, 2026
Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Pemkab Karawang Punya Beban Hutang ke “Pemborong” Rp 12,9 Milyar dari Proyek Tahun 2025. Mau Dibayar di APBD-P 2026?

Oktober 7, 2026
Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Realisasi APBD 2026 di Triwulan III : Pendapatan Baru Masuk 73,15 Persen, Belanja yang Dikucurkan 58,00 Persen. Lantas?

Oktober 6, 2026
APBD Perubahan 2026 : Angka Belanja Barang dan Jasa Ditambah Rp 38,7 Milyar. Bagaimana dengan Pendapatan?

APBD Perubahan 2026 : Angka Belanja Barang dan Jasa Ditambah Rp 38,7 Milyar. Bagaimana dengan Pendapatan?

Oktober 1, 2026

Follow Us

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik