BANDUNG, TAKtik – Angka defisit APBD Jawa Barat yang muncul di Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bukan Rp 2,9 triliun seperti yang dicatat Asep Toha dari Poslogis. Tapi justru mencapai angka Rp 5,9 triliun.
“APBD Pemprov Jabar mengalami defisit sampai Rp 5,9 triliun. Perlu diketahui bahwa itu terjadi akibat kurang sehatnya tata kelola keuangan Pemprov Jabar,” ujar Jenal saat dikonfirmasi TAKtik melalui sambungan telepon, Rabu siang, 26 Agustus 2026.
Menyikapi kondisi tersebut, kata Jenal, pihaknya di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jabar sudah melakukan penundaan pembahasan. “Ini agar dievaluasi dulu APBD-nya sebelum pembahasan lebih lanjut,” tuturnya.
Mengenai langkah pemprov yang mengajukan pinjaman kepada Kementerian Keuangan RI untuk menutupi defisit yang besar itu, kata Jenal lagi, Banggar DPRD Jabar belum memberikan rekomendasi.
“Logika sederhana dalam tata kelola keuangan, manakala pendapatan Rp 30 triliun mestinya belanja Rp 29 koma sekian triliun. Artinya, rumus belanja harus berada di bawah angka pendapatan,” urai Jenal.
Dikemukakannya pula, APBD Jabar sebelumnya memproyeksikan pendapatan Rp 30,116 triliun dan rencana belanja Rp 29,230 triliun. Lantas, seiring berjalannya waktu akibat kondisi ekonomi sedang mendapatkan tekanan, maka berakibat terhadap rencana pendapatan turun menjadi Rp 27,852 triliun.
“Memang ada yang aneh, di tengah pendapatan terkoreksi terjadi penurunan namun di sisi lain belanja malah terjadi kenaikan dari angka sebelumnya Rp 29,239 triliun menjadi 30,822 triliun,” tandas Jenal.
Dalam kondisi keuangan seperti ini, diamini Jenal, mestinya pemprov melakukan evaluas terhadap rencana belanja, selamatkan program prioritas dan tunda dulu belanja-belanja yang tidak terlalu urgen.
“Pengelolaan keuangan yang baik harus melalui perencanaan yang baik dan terukur agar output-nya benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat Jawa Barat,” tandas Jenal. (tik)
