• Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami
TAKtik
Advertisement
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis
No Result
View All Result
TAKtik
No Result
View All Result
Home Politik

Selama Hak Prerogatif Mutasi PNS Ada di Tangan Kepala Daerah, Netralitas PNS di Pilkada Sulit Terjamin?

by
Februari 25, 2018
in Politik
0
Selama Hak Prerogatif Mutasi PNS Ada di Tangan Kepala Daerah, Netralitas PNS di Pilkada Sulit Terjamin?
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KARAWANG, TAKtik – Selama yang menentukan rotasi, mutasi, atau penempatan jabatan di lingkungan birokrat pemda adalah kepala daerah, selama itu pula netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam memasuki tahun politik seperti halnya Pilkada, selalu akan muncul masalah.

Demikian dikatakan komisioner Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marjuki, saat menyampaikan materi sosialisasi pojok pengawasan pemilu partisipatif, di salah satu hotel berbintang di Karawang, akhir pekan ini (24/2/2018). “Kondisi itu dipengaruhi karena adanya sistem jenjang karir yang masih ditentukan oleh pejabat politik,” ujarnya.

Sedangkan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pilkada, Waskita katakan, mengharuskan ASN tidak boleh berpihak kepada pasangan calon manapun. Tatkala netralitas itu dilanggar, tegasnya, ada sanksi yang harus diterima kalangan pegawai negeri sipil ini.

Namun hasil survey pihaknya di lapangan, Wasikin mendengar alasan, dari kalangan ASN  yang daerahnya sedang menggelar Pilkada, di antara mereka merasa menghadapi dilematis. “Masih ada istilah PNS ditandai jika tidak membantu proses pemenangan calon petahana dalam Pilkada,” ungkapnya.

Kendati ada larangan kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi dan rotasi 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada dan 6 bulan setelahnya, sambung Wasikin, tetap saja keraguan kalangan ASN, terutama eselon IV, III. dan II, sulit dipungkiri. Oleh karenanya, ia berpendapat, sistem jenjang karir ASN harus diperjuangkan untuk diubah agar penentunya tidak lagi oleh kepala daerah yang nota bene pejabat politik. (tim/tik)

Terkait

Previous Post

Bencana Alam Dibiarkan Rutin?

Next Post

Paripurna DPRD di Karpet Bludru dan Kursi Wakil Bupati yang Tak Diisi

Next Post
Paripurna DPRD di Karpet Bludru dan Kursi Wakil Bupati yang Tak Diisi

Paripurna DPRD di Karpet Bludru dan Kursi Wakil Bupati yang Tak Diisi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.8k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Asep Irawan Syafe’i : Isu Politis Harus Mundur se-Paket Cellica-Aep Itu Bersumber dari Segelintir Birokrat dan Politisi (?) Hah?

Asep Irawan Syafe’i : Isu Politis Harus Mundur se-Paket Cellica-Aep Itu Bersumber dari Segelintir Birokrat dan Politisi (?) Hah?

Agustus 19, 2023
Mantan Kepala Dispenda Karawang Pertanyakan Biaya Administrasi Bayar Pajak Daerah. Kenapa?

Mantan Kepala Dispenda Karawang Pertanyakan Biaya Administrasi Bayar Pajak Daerah. Kenapa?

Juli 17, 2023
Cellica Mundur, Aep Terpaksa Harus Parkir? Siapa dan Darimana Penggantinya?

Cellica Mundur, Aep Terpaksa Harus Parkir? Siapa dan Darimana Penggantinya?

Agustus 19, 2023
Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Endi Warhendi : Parpol yang Tak Transparan dalam Menempatkan Nomor Urut Bacaleg Cukup Berisiko. Kenapa?

Mei 24, 2023

PKS Karawang Turut Bersuara : Harga BBM Naik, Tidak Tepat !

2

Kenapa Perpanjangan Direksi dan Keberadaan Dewas Perumdam Tirta Tarum Dipertanyakan?

1

Golkar Karawang : Kalau Revisi Perda RTRW untuk Kepentingan Rakyat, Kenapa Mendahulukan Undang Pengusaha?

1

Kelompok Pakar DPRD : HUT Kabupaten Karawang Milik dan Untuk Siapa?

1
Pilkada Dipercepat, Masa Jabatan Plt Bupati Karawang Jadi Berkurang? Cellica Diingatkan Jangan Sampai “Kamalacin”. Maksudnya?

Pilkada Dipercepat, Masa Jabatan Plt Bupati Karawang Jadi Berkurang? Cellica Diingatkan Jangan Sampai “Kamalacin”. Maksudnya?

September 21, 2023
Anggota Banggar DPRD, Ata Subagja Dinata : BUMD Kita Belum Bisa “Melawan” Bank Emok. Lalu?

Anggota Banggar DPRD, Ata Subagja Dinata : BUMD Kita Belum Bisa “Melawan” Bank Emok. Lalu?

September 20, 2023
Hah? Anak Kelas V SD di Karawang Diperkosa Berulangkali oleh Oknum Penjaga Sekolah?

Hah? Anak Kelas V SD di Karawang Diperkosa Berulangkali oleh Oknum Penjaga Sekolah?

September 20, 2023
Persetujuan dari Mendagri Belum Turun? Kata Cellica, Bisa Jadi Pertengahan Oktober. Seriuskah Mundur?

Persetujuan dari Mendagri Belum Turun? Kata Cellica, Bisa Jadi Pertengahan Oktober. Seriuskah Mundur?

September 19, 2023

Recent News

Pilkada Dipercepat, Masa Jabatan Plt Bupati Karawang Jadi Berkurang? Cellica Diingatkan Jangan Sampai “Kamalacin”. Maksudnya?

Pilkada Dipercepat, Masa Jabatan Plt Bupati Karawang Jadi Berkurang? Cellica Diingatkan Jangan Sampai “Kamalacin”. Maksudnya?

September 21, 2023
Anggota Banggar DPRD, Ata Subagja Dinata : BUMD Kita Belum Bisa “Melawan” Bank Emok. Lalu?

Anggota Banggar DPRD, Ata Subagja Dinata : BUMD Kita Belum Bisa “Melawan” Bank Emok. Lalu?

September 20, 2023
Hah? Anak Kelas V SD di Karawang Diperkosa Berulangkali oleh Oknum Penjaga Sekolah?

Hah? Anak Kelas V SD di Karawang Diperkosa Berulangkali oleh Oknum Penjaga Sekolah?

September 20, 2023
Persetujuan dari Mendagri Belum Turun? Kata Cellica, Bisa Jadi Pertengahan Oktober. Seriuskah Mundur?

Persetujuan dari Mendagri Belum Turun? Kata Cellica, Bisa Jadi Pertengahan Oktober. Seriuskah Mundur?

September 19, 2023

Follow Us

  • Iklan
  • Opini
  • Hubungi kami

© 2023 TAKtik

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Bisnis

© 2023 TAKtik