KARAWANG, TAKtik – Masalah data kemiskinan itu tidak ada yang permanen. Pemerintah sudah punya bank data terpadu, tersentral di Kementerian Sosial. Sehingga bisa terkontrol karena Pemerintah Daerah diminta meng-up date setiap 6 bulan.
Itu dikatakan Menteri Sosial, Idrus Marham, saat berkunjung ke Pemkab Karawang, Kamis sore (1/3/2018). “Hari ini juga Teh Celli (Bupati Cellica Nurrachadiana) mendata kembali. Saya bisa pastikan di atas 90 persen itu (data kemiskinan) bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya ketika ditanya TAKtik dan sejumlah awak media lain usai membagikan rastra ke sejumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di aula Husni Hamid.
Kalaupun ada yang dinamis 5, 6, 7 persen, Idrus katakan, itu mungkin kebanyakan. Hitungan dia, hanya sekitar 2 sampai 3 persen. Dan yang namanya kemiskinan, boleh jadi karena berkembangnya masyarakat. Idrus menyebut misal korban PHK atau sebaliknya yang sudah bekerja. Sehingga perubahan data kemiskinan, diyakininya, selalu dinamis atau bergerak kondisinya.
“Itulah yang harus segera kita atasi. Di sinilah fungsi Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial-nya untuk proaktif. Pastikan setelah kita telusuri semua, kepala dinas, camat, sampai ke desa-desa supaya kita dapat meng-up date data-data warga yang tergolong tidak mampu. Saya punya keyakinan, semua bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Program ini sudah berjalan dengan baik. Karena sejak tahun 2017 sudah jalan. Semua bisa kita selesaikan,” tandas Idrus meyakinkan.
Sebelumnya, di kalangan para kades di Kabupaten Karawang sempat muncul reaksi tatkala ada data KPM yang dianggapnya tidak sesuai kondisi ril di lapangan. Sehingga mereka khawatir memicu reaksi dari warganya yang tidak lagi kebagian jatah rastra. Merespon reaksi itu, Wakil Bupati Ahmad ‘Jimmy’ Zamaksari atas perintah bupati di hadapan para kades tersebut menegaskan, data KPM masih bisa dirubah selama sesuai fakta di lapangan.
“Para kades pun selama melakukan pendataan ulang harus melibatkan TKKS (Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan) maupun tokoh masyarakat. Verifikasinya harus benar-benar akurat dan akuntabel. Tidak boleh memiliki kepentingan apapun. Sehingga data KPM tambahan yang kita usulkan tanpa masalah,” wanti-wanti Jimmy, 1 Pebruari lalu. (tik)
