KARAWANG, TAKtik – Setelah pokirnya “hilang” pada tahun anggaran 2023, kini legislator Karawang lebih “garang” mencermati usulan-usulan eksekutif untuk dituangkan dalam APBD 2024.
“Program-program dinas (SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah) betul-betul kita cermati. Yang manfaatnya bagi rakyat kurang, apalagi kearah pemborosan, kita coret, kita delet,” tegas Wakil Ketua DPRD Karawang, Suryana, kepada TAKtik, Kamis malam (20/7/2023).
Oleh karenanya, lanjut Suryana, lembaganya di DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) lebih memberikan keleluasaan kepada komisi-komisi dalam membedah pra KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Tujuannya, agar tersisir per digit anggaran. Baik belanja modal, barang hingga belanja operasional per SKPD.
“Di komisi kan ada leading sektornya masing-masing. Biar mereka yang membahas lebih detail sebelum masuk ke Banggar dalam membedah KUA-PPAS. Dengan demikian, kita di legislatif lebih mudah mengetahui performa 2024. Postur anggarannya harus betul-betul berpihak kepada kebutuhan rakyat,” tandas Suryana.
Hingga menjelang tahun terakhir pemerintahan Cellica-Aep, Suryana pesimis bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) akan tercapai sesuai target. Menurut dia, bupati maupun wakil bupati kurang kontrol terhadap ketidak cermatan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam merancang usulan belanja. Sehingga tidak fokus ke RPJMD
“Sampai sekarang saja persentasenya masih jauh kalau bicara capaian target RPJMD. Mana visi-misi bupati-wakil bupati, mana juga janji politik keduanya. Ini akibat dari tahun ke tahun tidak fokus. Apalagi saat ini Cellica mungkin lebih concern menyiapkan pencalegan dirinya di Pemilu 2024. Makanya saya sendiri pesimis kalau bicara realisasi target RPJMD,” kata Suryana lagi. (tik)
