KARAWANG, TAKtik – Ada informasi yang berkembang di kalangan pimpinan dan anggota DPRD Karawang bahwa pengganti Cellica Nurrachadiana setelah menanggalkan jabatannya sebagai bupati tidak lantas diisi oleh wakil bupatinya.
Informasi ini juga sempat dibicarakan di ruang Forkopimda usai rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2024, Jum’at petang hingga usai waktu shalat isya (18/8/2023). Saat itu Cellica mengajak Wakil Bupati Aep Syaepulloh dan sejumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut serta.
Di antara yang dibahas dalam perbincangan bersama pimpinan dan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD, diakui oleh Indriyani, adalah soal kepastian pengganti Cellica. “Ya kami memang sempat bahas ini juga. Karena ada info, kalau bupati mengundurkan diri, sekarang mah katanya ada aturan sepaket,” ujarnya.
Untuk memastikan hal tersebut, kata Indriyani lagi, Pimpinan DPRD berencana mau konsultasi ke gubernur, Senin (21/8/2023) atau Selasa (22/8/2023). Bahkan ke Mendagri.
“Yang dibahas tentang ini di ruang itu gak detail. Kami lebih fokus ke eksekusi anggaran 2024 oleh bupati baru. Jangan sampai komunikasi yang selama ini sudah baik, dengan yang (bupati) baru kan kita gak tahu. Kami pun gak munafik, pokir juga dibahas,” kata Indriyani.
Berdasar kabar tersebut, TAKtik mencoba buka Google. Di sini muncul adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.
Di pasal 1 ayat (7) tertulis bahwa “Penjabat bupati atau penjabat walikota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Walikota adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan walikota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.
Keberadaan penjabat ini tidak diperbolehkan memutasikan ASN, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. (tik)
