KARAWANG, TAKtik – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah mencairkan belanja proyeknya ke kalangan perusahaan jasa konstruksi hingga tertanggal 25 Desember 2017 mencapai 70 persen dari ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur di dinas ini.

“Realisasi serapan anggaran setiap harinya terus bertambah. Karena ada pekerjaan yang masih berjalan. Mudah-mudahan semua tuntas pada akhir tahun anggaran berjalan, 31 Desember 2017. Berdasarkan data di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah) tercatat, tidak hanya PUPR, di SKPD (Satuan Perangkat Daerah) lain juga permohonan pencairan belanja publik masih terus berjalan,” ungkap Kepala BPKAD, Hadis Herdiana, Kamis (28/12/2017).

Untuk memperlancar proses pencairan, pihaknya telah menyiapkan tambahan petugas pelayanan yang terus lembur hingga tanpa mengenal hari libur. Hadis menyebut, ini dilakukannya guna mengejar realisasi serapan anggaran yang maksimal sesuai target hingga tutup buku. Dari total serapan per tanggal 25 Desember itu, Hadis mengklaim, tercapai Rp 1,636 triliun atau 61,95 persen dari target Rp 2,641 triliun.

Serapan anggaran dari SKPD lain yang tergolong besar, lebih lanjut Hadis kemukakan, antara lain Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi 89 persen, Sekretariat Daerah 88 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 80 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 78 persen, Sekretariat DPRD 75 persen, Dinas Pertanian 70 persen, Disdikpora 66 persen, serta Dinas Kesehatan baru 50 persen.

“Jika melihat kondisi saat ini, kami masih optimis realisasi serapan anggaran bisa tercapai 90 persen. Sekarang kami telah menyiapkan aplikasi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara online untuk memudahkan SKPD dan rekanan agar bisa lebih cepat dalam melakukan pencairan masing-masing hasil pengerjaan proyeknya. Terpenting, kualitas tetap terjaga dengan hasil tanpa masalah,” ucap Hadis.

Berbeda dengan penyerapan belanja tidak langsung atau belanja pegawai maupun belanja dinas, Hadis akui, realisasinya telah tembus Rp 1,743 triliun atau 87,59 persen. Dengan demikian, bebernya lagi, total serapan seluruh belanja mencapai 72,97 persen. Sedangkan pendapatan yang masuk kas daerah baru Rp 3,740 triliun atau 86,42 persen dari target Rp 4,327 triliun. (tim/tik)