KARAWANG, TAKtik – Disahkannya RAPBD 2018 pada rapat paripurna DPRD Karawang, Senin (27/11/2017), diharapkan oleh Badan Anggaran (Banggar), pelaksanaan semua program pembangunan bisa berjalan tepat waktu sebagaimana tahun anggaran berjalan.
“Masih ada tersisa waktu satu bulan dalam mengakhiri tahun anggaran 2017. Artinya, RAPBD kita tahun 2018 diharapkan Desember besok sudah selesai koreksi dari gubernur. Sehingga mulai 1 Januari 2018 pihak eksekutif bisa langsung bergerak mulai merealisasikan amanah Perda APBD ini,” ujar anggota Banggar dari PPP, Dedi Rustandi.
Menjelaskan mengenai sempat terhentinya pembahasan di tingkat Banggar, Dedi kemukakan, berawal dari eksekutif yang saat itu belum merinci solusi untuk menghilangkan angka defisit hingga di atas Rp 400 miliar. Di sisi lain, Dedi akui, ada pendapatan yang berkurang dari pemerintah pusat. “Angka defisit sempat turun di angka Rp 71 miliar. Dan di rapat finalisasi akhir pekan kemarin (24/11/2017) sampai nol rupiah. Alhamdulillah, sekarang ada surplus,” bebernya.
Dedi katakan pula, ketemunya angka defisit nol rupiah karena ada kesepakatan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan pengurangan belanja dinas. Termasuk ada beberapa program yang dipangkas. Rumusan yang menjadi saran Banggar, Dedi pertegas, selain pangkas belanja, hal terpenting lainnya adalah dengan mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dipatok Rp 1,2 triliun.
Sebelumnya sempat dijelaskan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Teddy Rusfendi Sutisna, bahwa pengurangan pada belanja langsung pada APBD 2018 antara 5 sampai 10 persen dari tahun 2017. Sedangkan belanja tidak langsung, disebutnya, justru naik tanpa menyebutkan angka kenaikannya. “Terpaksa ada yang kita stop di beberapa kegiatan untuk menghilangkan angka defisit,” urainya. (tik)
